Gugum Ridho & PARTNERS



Gugum Ridho & Partners is an Indonesian Law Firm with years of experience on handling constitutional and administrative law disputes. Under high quality service, we put clients on the first place, providing them with both litigation and nonlitigation assistance. An area of practice that has direct effect to client personal life or business.

Practice Areas


Besides General Elections (Pemilu) to elect the president/Vice President, members of the DPR, DPD and DPRD, Indonesia also holds Local Leader elections (Pilkada) to elect Governors, Regents, and Mayors together with their deputies. During the Pemilu dan Pilkada stages


The Fulfillment of the rights of citizens or business entities in Indonesia at a practical level is carried out through legal decisions in the form of licensing stipulations or decisions.


Civil law regulates civil relations between individuals and business entities. In such legal relation, there are certain possibility of disputes that will lead to material and immaterial losses.


Indonesia adheres to a Continental European Legal tradition where all aspects of life are regulated by written statutory regulations. With the thousands of applicable laws and regulations that bind and regulate the lives of citizens, there are always possibility of harmful contact to the rights of citizens and private legal entities or business entities.


The rights of workers and employers in Indonesia are both protected by law. in terms of employment relation, There are always possibility of disputes between them two. For these legal issues


We provide legal assistance for special / certain criminal cases


1. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020

2. Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

3. Sengketa Hasil Pemilu DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2019

4. Sengketa Hasil Pilkada Kota Makassar Tahun 2018

5. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016

6. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Deli Serdang tahun 2014

7. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Lampung tahun 2014

8. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Maluku tahun 2014

9. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Riau tahun 2014

10. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Kalimantan tahun 2013

11. Sengketa Hasil Pilkada Kediri tahun 2013

12. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013

13. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013

14. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Maluku Utara tahun 2013

15. Sengketa Hasil Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013

1. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Anggota DPD RI Tahun 2018 2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Pilkada Kapuas, Tahun 2017 3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Pilkada Bireun, Aceh Tahun 2016

1. Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pilkada Kota Lampung Tahun 2021

2. Laporan Pelanggaran Administrasi TSM Pilkada Kota Lampung Tahun 2020

3. Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Anggota DPD RI Tahun 2019

1. Pengujian UU No. 19 Tahun 2003;(Tahun 2020)

2. Pengujian UU No. 10 Tahun 2016; (Tahun 2019)

3. Pengujian UU No. 8 Tahun 1981; (Tahun 2018)

4. Pengujian Permendagri No. 40 Tahun 2016; (Tahun 2018)

5. Pengujian Peraturan Gubernur Aceh No. 9 Tahun 2018. (Tahun 2018)

6. Pengujian Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 640 Tahun 1992; (Tahun 2017)

7. Pengujian Perda Kota Depok No. 1 Tahun 2015; (Tahun 2017)

8. Pengujian Perppu No. 2 Tahun 2017; (Tahun 2017)

9. Pengujian Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016; (Tahun 2016)

10. Pengujian PP No. 75 Tahun 2015; (Tahun 2016)

11. Pengujian UU No. 41 Tahun 1999;(Tahun 2015)

12. Pengujian UU No. 8 Tahun 2015; (Tahun 2015)

13. Pengujian UU No.15 Tahun 2006 dan UU No. 15 tahun 2004 (Tahun 2014)

14. Pengujian UU No. 3 Tahun 2005; (Tahun 2014)

15. Pengujian Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011; (Tahun 2014)

1. Sengketa TUN Keputusan OJK Tentang Pengendali Utama Bank Tahun 2020

2. Sengketa TUN Atas Keputusan Menteri Formula Harga BBM Tahun 2019

3. Sengketa TUN Tumpang Tindih HGU dan IUPHK HTI Tahun 2019

4. Sengketa TUN Pemberhentian PNS Kota Makassar Tahun 2019

5. Sengketa TUN Pemberhentian PNS Kementerian Tahun 2019

6. Sengketa TUN Pencabutan IUP OP batubara Kalimantan Timur Tahun 2018;

7. Sengketa TUN Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan Tahun 2017

8. Sengketa TUN Pemberhentian Wakil Rektor Universitas di Jakarta Tahun 2017

9. Sengketa TUN Pembatalan HGU Perusahaan di Jakarta Tahun 2016;

10. Sengketa TUN Pembatalan HGU Perkebunan Sawit di Kalimantan Tahun 2016

11. Sengketa TUN Pengesahan AD/ART Partai Politik Tahun 2015;

12. Sengketa TUN Pencabutan Izin Lingkungan Perusahaan Tahun 2015;

13. Sengketa TUN Pengesahan AD/ART Yayasan Agama Budha Tahun 2015;

1. Perkara Pencucian uang perusahaan property Jawa Barat Tahun 2020

2. Perkara Pemerasan Perusahaan Alat Kesehatan Surabaya Tahun 2019

3. Perkara Korupsi Pembangungan Dermaga Jetty Aceh Tahun 2017

1. Perkara Wanprestasi Investasi Keuangan Jakarta, Tahun 2020

2. Perkara PMH Pemegang Saham Bank Swasta Nasional, Tahun 2020

3. Perkara PMH Perusahaan Telekomunikasi Nasional, Tahun 2020

4. Perkara Wanprestasi Sewa-Menyewa Perusahaan Jakarta, Tahun 2018

1. Perselisihan Tenagakerja Tingkat Bipatride perusahaan di Jakarta, Tahun 2019

Contact Us

18 Office Park

MZ Floor Unit D-3 Jalan Tb Simatupang Kav. 18, Kebagusan Pasar MingguJakarta Selatan, 12520.

(021) 50112216