SENGKETA PILKADA: AREA PRAKTIK SEPI PEMINAT NAMUN EFEKTIF DAN MENJANJIKAN

Untitled-1-02

Gugum Ridho Putra, S.H.,M.H

Tanyakan saja kepada setiap mahasiswa hukum yang baru duduk di semester pertama. Adakah diantara mereka yang akan memilih jurusan hukum tata negara ataupun administrasi negara? kalaupun ada hanya segelintir saja yang berminat. Kebanyakan mahasiswa hukum memilih menggeluti hukum perdata dan bisnis karena dianggap berpeluang lebih besar untuk sukses. Indikator yang dijadikan acuan adalah berjamurnya Kantor-kantor hukum yang fokus pada sengketa-sengketa hukum bisnis (corporate lawfirm). Peluang kerja pada area itu dianggap terbuka lebar sehingga dianggap lebih menjamin kesuksesan.

Satu hal yang tidak disadari mahasiswa dan para calon pengacara adalah bahwa profesi pengacara juga terpengaruh dengan prinsip-prinsip mendasar dalam hukum ekonomi. Sumberdaya yang melimpah akan menurunkan nilai jual suatu produk sehingga harga nya menjadi terjangkau. kelangkaan suatu barang justru membuat nilai nya semakin tinggi hal demikianlah yang terjadi pada barang-barang antik. Semakin lama usianya semakin tidak terbatas nilainya karena tidak terdapat barang yang identik kalaupun ada jumlahnya sangat terbatas.

Semakin suatu bidang digeluti oleh banyak orang, maka persaingan pada bidang itu juga akan semakin ketat. klien selaku konsumen memiliki keberlimpahan opsi untuk memilih dan memperbandingkan satu pengacara dengan pengacara lainnya. Untuk beberapa jasa hukum yang memiliki kualitas yang sama, Biaya Jasa Hukum menjadi faktor utama bagi klien dalam menentukan pilihan. Jadilah persaingan di antara sesama kantor hukum menjadi sangat tajam dan kompetitif.

Pada mahasiswa, calon-calon pengacara bahkan kantor hukum besar sangat sedikit yang berminat menggeluti bidang hukum tata negara. satu di antara area praktiknya yang kurang diminati adalah perkara sengketa pilkada. Padahal perkara pilkada termasuk salah satu perkara yang tidak sulit ditangani serta tidak kalah menjanjikan dibandingkan perkara-perkara lain. Masa pengerjaannya yang tidak memakan waktu lama juga membuat return benefit perkara ini lebih cepat dibandingkan perkara-perkara lainnya. Suatu kelebihan yang tidak banyak diketahui oleh para praktisi hukum.

Jasa-jasa hukum yang ditawarkan dapat muncul dalam banyak bentuk sejak awal hingga akhir tahapan pencalonan. Pengacara yang memberikan pendampingan hukum perkara pilkada juga dapat dengan bebas menentukan pola jasa hukum yang akan diberikan kepada klien. Jasa hukum dapat diberikan secara lengkap untuk keseluruhan (lump sum) dari tahapan awal hingga akhir, atau dapat pula dilakukan secara terpisah dengan sistem project-based. Jenis-jenis sengketa pilkada juga telah diatur dengan spesifik.

Ada perkara yang tergolong sebagai sengketa proses misalnya antara lain “sengketa tata usaha negara pemilihan”, “pelanggaran administrasi pemilihan”, “pelanggaran pidana pemilihan”, “pelanggaran kode etik”, termasuk pula “pelanggaran administrasi pemilihan bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)”. Selain itu pengacara dapat pula menangani sengketa tentang hasil pilkada yang penanganannya dilakukan di Mahkamah Konstitusi atau dikenal dengan istilah “sengketa hasil pilkada”.

Kesemua perkara pilkada di atas, masing-masing memakan waktu penanganan yang relatif singkat. Sengketa tata usaha negara pemilihan misalnya, harus diputus oleh Bawaslu selambatnya selama 12 (dua belas) hari saja. Laporan pelanggaran administrasi, etik dan pidana harus diputuskan untuk ditindaklanjuti atau tidak oleh Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari. Perkara pelanggaran adminstrasi TSM yang berujung diskualifikasi juga memakan waktu singkat yakni harus diputus paling lambat 14 (empat belas) hari. Yang terlama dari perkara pilkada adalah penanganan sengketa hasil pilkada. itupun hanya memakan waktu selama 45 (empat puluh lima) hari saja.

Masa waktu penanganan perkara demikian tentunya jauh lebih cepat dibandingkan perkara litigasi lainnya seperti perkara perdata dan pidana ataupun tata usaha negara yang lazimnya paling cepat ditangani 3 (tiga) bulan bahkan seringnya tidak dapat ditentukan secara tegas. Karena banyaknya praktik yang tidak seragam, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran No 2 Tahun 2014 dan telah memberikan batas waktu yang seragam bagi penanganan semua perkara di tingkat pertama (pengadilan negeri) yakni maksimal selama 5 (lima) bulan yang jelas lebih lama dibandingkan waktu penyelesaian perkara pilkada.

Waktu penyelesaian perkara yang singkat membuat perkara pilkada termasuk perkara yang efektif dan efisien dibandingkan perkara-perkara lainnya. Bergulirnya perhelatan pilkada serentak setiap periode juga membuat peluang untuk berkarir dalam area praktik ini terus terbuka lebar. Terlebih, praktisi yang terjun dalam bidang ini relatif masih sedikit sehingga semakin menjadikan perkara pilkada sebagai pilihan praktik yang menjanjikan bagi para praktisi hukum untuk digeluti.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *