SEKELUMIT MASALAH HUKUM PEKERJA HONORER (I): PPPK HARUS TES DAN TIDAK ADA JALUR OTOMATIS DIANGKAT MENJADI PNS

A1D55383-BACD-4ABC-BBEB-9B9C7A823D0A

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah hadir memperbaiki dan menggantikan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebelumnya. Di dalam UU ASN telah diatur jenis pekerja lain yang bersifat kontrak yang disebut dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat PPPK. Jika dibaca sepintas ketentuan itu memang bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi hak-hak pekerja kontrak disamping hak-hak pegawai negeri sipil (PNS) yang lebih mapan kondisinya, namun yang masih menjadi pertanyaan adalah mengapa pekerja honorer masih mengeluhkan jaminan hukum atas hak-hak mereka hingga hari ini?

Tidak ada istilah yang rigid mendefinisikan makna pekerja honorer. Selain berada di berbagai macam sektor dari pusat hingga daerah. Penyebutan istilah pekerja honorer di setiap daerah juga berbeda satu sama lain. Ada yang menggunakan istilah pegawai honorer daerah, pegawai harian lepas, Pegawai tidak tetap (PTT), dan lain sebagainya. Cara paling mudah mendefinisikannya adalah membedakannya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersifat tetap. Pegawai Honorer adalah pegawai tidak tetap (nonpermanent civil servant) yang bekerja pada kantor-kantor pemerintah / institusi pelayanan publik.

Dari penuturan pekerja honorer yang telah puluhan tahun bekerja di kantor-kantor pelayanan publik, kebijakan tentang PPPK hanya berpihak kepada kebutuhan kepegawaian ke depan dan tidak berpihak bagi mereka yang telah puluhan tahun bekerja sebagai honorer. PPPK memang dijamin memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi layaknya PNS. Namun menjadi PPPK tetaplah harus mengikuti tes layaknya tes menjadi PNS. Selain itu, Pasal 99 Ayat (1) UU ASN juga menegaskan bahwa mereka yang telah menjadi PPPK juga tidak otomatis akan diangkat menjadi PNS. UU ASN dengan tegas menyatakan tidak ada saluran karir yang berhubungan antara keduanya karena merujuk pada Pasal 99 Ayat (2) UU ASN disebutkan bahwa untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Pegawai honorer yang telah bekerja puluhan tahun, ketentuan itu dipandang tidak mengutungkan bagi mereka. Sebagaimana kebijakan kepegawaian di periode sebelumnya, mereka sangat berharap pengabdian mereka yang puluhan tahun itu dapat menjadi pertimbangan untuk mengangkat mereka menjadi PNS. Setidak-tidaknya kalaupun harus ikut tes, hal itu dapat dijadikan sebagai prioritas dalam penilaian. Kini, jangankan menjadi PNS, untuk menjadi PPPK mereka juga harus tes bersama-sama dengan pelamar baru yang sama sekali belum memiliki pengalaman kerja. Mereka wajib dites untuk suatu pekerjaan yang sudah puluhan tahun terbukti mampu mereka kuasai. Maka menjadi sebuah paradoks, untuk apa tes itu mereka lakukan?

Di sini kita memahami bahwa kebijakan kepegawaian pasca UU ASN berlaku adalah untuk kepentingan pengadaan pegawai pemerintah ke depan. Tidak ada yang salah dengan hal itu, negara selalu butuh tenaga-tenaga segar dan berkualitas untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Namun melangkah ke depan tentunya tidak bisa dilakukan dengan menyisakan permasalahan masa lalu yang tertinggal tak pernah usai. Para pekerja honorer yang telah berkiprah puluhan tahun itu adalah juga warga negara yang memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Mereka berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terlebih sebagian besar atau separuh kehidupannya telah diberikan untuk negara.

Karena itu, ketika suatu kebijakan baru dikeluarkan maka harus pula diiringi dengan kebijakan antara atau intermediary untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masa transisi. PPPK penting untuk kebutuhan pekerja kontrak di masa yang akan datang, namun pekerja honorer yang telah mengabdi puluhan tahun jangan pula dilupakan. Mereka telah berkomitmen untuk selalu hadir dan bekerja bagi negara, sehingga sudah selayaknya negara juga hadir untuk mereka dengan memberikan pengutamaan dan penguatan atas status dan hak mereka. Apakah nantinya dipermudah menjadi PNS ataupun PPPK, semua kembali kepada kebijakan pemerintah. Hal yang terpenting ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka sehingga mereka juga turut merasakan bahwa negara sejatinya juga selalu hadir untuk mereka.

Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

One Response

  1. Jd bagaimana sebenarnya kita (honorer) bersikap setelah diberlakukannya UU ASN ini.
    Apakah pemerintah boleh meniadakan permasalahan masa lalu yg blm kunjung usai dg adanya UU ASN ini. Dan kalaupun boleh, apakah honorer harus tetap tunduk dg ketentuan yg berlaku hari ini ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *