PEMECATAN ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN UPAYA HUKUM YANG TERSEDIA

Blue and Pink Colored People Illustrations Classroom Rules and Online Etiquette Education Presentation

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

Baru-baru ini ramai dibicarakan desas-desus rencana kudeta atau pengabilalihan paksa kepengurusan suatu partai politik. Meski secara de facto (faktual) maupun secara yuridis (hukum) belum terjadi pengambil alihan, kekisruhan internal partai tersebut sudah diwarnai keputusan pemecatan anggota-anggotanya yang diduga terlibat. Lantas apabila anggota partai politik yang dipecat itu tidak berkenan menerima sanksi pemecatan yang dikenakan kepadanya, kemanakah dia harus mengajukan pembelaan diri? Apa bisa langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri?

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (“UU Parpol”) telah menyediakan  saluran hukum untuk itu. UU parpol telah menegaskan bahwa peristiwa ”pemecatan“ anggota partai politik termasuk salah satu bentuk dari perselisihan internal partai politik. Penjelasan ketentuan pasal 32 ayat (1) telah menguraikan bahwa peristiwa-peristiwa yang termasuk ke dalam perselisihan internal partai politik salah satunya adalah “pemecatan tanpa alasan yang jelas”.

Kemudian mengenai tata cara pengajuannya, UU Parpol juga telah mengatur saluran penyelesaian secara terperinci. Penyelesaian perselisihan atas keputusan pemecatan itu ternyata tidak dapat diajukan secara langsung ke Pengadilan Negeri, melainkan harus diselesaikan secara internal oleh Partai Politik itu sendiri.

Semenjak UU Parpol yang lama (UU No. 2 Tahun 2008), maupun dengan perubahannya (UU No. 11 Tahun 2011), semangat untuk menyelesaikan perselisihan internal dengan duduk bersama secara mufakat tetap dipertahankan. Jika dulu harus diawali dengan musyawarah, maka kini harus dilakukan oleh lembaga internal yang disebut sebagai “Mahkamah Partai” atau sebutan lain yang ditentukan masing-masing partai.

Selanjutnya pasca Mahkamah Partai bersidang dan mengeluarkan putusan namun ternyata perselisihan tetap saja tidak dapat terselesaikan, barulah Para Pihak dapat melanjutkan penyelesaian di pengadilan negeri. Putusan penyelesaian dari pengadilan negeri itu adalah putusan yang pertama dan terakhir sehingga bersifat final dan mengikat. Jikapun Para Pihak tetap tidak bisa menerima putusan penyelesaian melalui pengadilan negeri, satu-satunya upaya hukum yang tersedia adalah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Dari ketentuan itu dapatlah dipahami apabila ada anggota partai politik yang terkena sanksi pemecatan merasa pemecatannya itu dilakukan tidak secara fair dan objektif sehinga menimbulkan kerugian yang nyata bagi hak-haknya sebagai anggota partai politik, upaya pertama yang dapat dia tempuh bukan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan negeri melainkan menempuh penyelesaian melalui mahkamah partai terlebih dahulu. Upaya penyelesaian  melalui pengadilan negeri dapat ditempuh apabila penyelesaian melalui mahkamah partai telah selesai dilakukan dan nyata-nyata tidak mampu menyelesaikan perselisihan.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan
  3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *