SEBUTAN HUKUM ATAS PERISTIWA YANG TERJADI PADA PARTAI DEMOKRAT

web demokrat-01

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

Permasalahan Partai Demokrat masih bergulir hingga saat ini. Sejak awal, ketika permasalahan ini masih sekedar isu dan desas-desus saja, media telah mulai mengulasnya sebagai berita utama. Istilah yang dipergunakan saat itu juga beragam. Ada yang menyebutnya “upaya pengambil-alihan”, “pelengseran”, “pendongkelan”, hingga “kudeta”. Sampai ketika perselisihan itu akhirnya betul-betul nyata terjadi menghasilkan kepengurusan dan pimpinan tandingan yang baru, media juga masih mempergunakan istilah yang sama. Lantas, bagaimana hukum yang berlaku mengatur tentang hal ini? sudah betulkah istilah yang dipergunakan untuk menyebut peristiwa yang terjadi di Partai Demokrat? Rupanya hukum punya istilah lain.

Jika merujuk kepada hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berikut perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (“UU Parpol”), ternyata hukum menyebut peristiwa yang terjadi pada Partai Demokrat ini sebagai “perselisihan partai politik” atau “perselisihan internal partai politik”. Kedua istilah itu dapat ditemukan dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Parpol. Dalam ayat (1) disebutkan “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik…”. Sementara pada ayat (2) nya disebutkan pula bahwa “penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik…”. Kedua istilah itu sama-sama dikenal UU Parpol. Namun istilah yang kedua menurut saya pribadi lebih tepat karena perselisihan itu memang terjadi di dalam (internal) partai politik itu sendiri.

Kemudian, kapankah suatu partai dapat dikatakan telah mengalami perselisihan internal? Apakah berdebat hebat di ruang rapat sudah dapat disebut sudah terjadi perselisihan internal? Tentu saja tidak. Bentuk-bentuk dari perselisihan internal Partai Politik telah dirincikan oleh penjelasan Pasal 32 ayat (2) UU Parpol yakni apabila terdapat hal berikut: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Jadi, hanya enam kondisi itu saja yang dapat dijadikan indikator apakah Partai Politik mengalami perselisihan internal atau tidak. Di luar hal itu bukan termasuk perselisihan internal Partai Politik.

Selain penting untuk mengetahui istilah yang benar tentang hal ini, pengetahuan tentang jenis-jenis perselisihan internal itu juga penting dipahami agar diketahui pula kapan saat yang tepat menindak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam kasus Partai Demokrat misalnya. Ketika perselisihan itu baru sebatas isu dan desas-desus belaka, maka para pihak yang diduga terlibat sejatinya belum dapat ditindak dengan hukum yang berlaku karena belum ada tindakan faktual sama sekali. Namun ketika rencana itu telah diwujudkan dengan pertemuan konkret, dan darinya telah ditunjuk pimpinan yang baru beserta jajaran kepengurusan tandingan yang baru pula, maka hukum tentang perselisihan internal Partai Politik sudah dapat ditegakkan, sebab perselisihan internal Partai Politik secara de facto telah terjadi dalam bentuk “perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa hal ini bukan soal pemahaman tentang istilah atau pilihan kata saja melainkan juga soal pemahaman tentang kapan dan bagaimana hukum mulai dapat dipergunakan. Dengan mengetahui istilah yang benar, para anggota/pengurus Partai Politik juga tahu kapan dan bagaimana harus membela dan mempertahankan hak-hak nya di dalam suatu perselisihan internal Partai Politik.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *