PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK: KEMANA MENYELESAIKANNYA?

WhatsApp Image 2021-03-26 at 18.47.09

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

Sebagaimana telah diulas dalam artikel sebelumnya, telah diketahui bahwa apa yang terjadi pada Partai Demokrat akhir-akhir ini adalah suatu keadaan yang oleh hukum disebut sebagai “perselisihan internal Partai Politik”. Meskipun kepengurusan baru yang dihasilkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) masih dalam proses pendaftaran dan belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham RI), akan tetapi perselisihan internal Partai Politik secara de facto telah terjadi.

Meski tidak benar-benar diakui, nyatanya telah terdapat dualisme kepengurusan atau double structure di tubuh Partai Demokrat. Kondisi itu, jika merujuk kepada Undang-Undang Partai Politik yang berlaku saat ini (UU No. 2 Tahun 2008 juncto UU No. 2 Tahun 2011), adalah termasuk perselisihan internal Partai Politik dalam bentuk “perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Pertanyaan selanjutnya adalah: kemanakah forum yang tersedia untuk menyelesaikannya?

Jika merujuk kepada Undang-Undang Partai Politik yang berlaku, ternyata hukum memerintahkan agar para pihak memulai penyelesaian perselisihannya secara internal tanpa campur tangan pihak lain termasuk Pemerintah. Di dalam Partai Politik ada satu lembaga yang dibentuk secara mandiri oleh pengurus Partai Politik, yakni semacam lembaga peradilan internal yang disebut sebagai “Mahkamah Partai Politik”. Melalui lembaga inilah penyelesaian perselisihan internal itu dapat ditempuh pertama kalinya.

Amanah itu ditegaskan melalui Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 dimana dikatakan: “perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”. Dalam ayat (2) nya juga disebutkan “penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”.

Setelah penyelesaian internal ditempuh dan ternyata tidak membuahkan hasil apapun, barulah Negara dapat masuk memberikan bantuan untuk menengahi melalui lembaga peradilan. Dua tingkatan peradilan yang diberi wewenang untuk membantu menyelesaian perselisihan internal Partai Politik adalah “Pengadilan Negeri” dan “Mahkamah Agung”. Dalam pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 disebutkan “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 (Mahkamah Partai Politik) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”.

Lalu dalam ayat (2) nya disebutkan pula bahwa “putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”. Jadi, saluran hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Partai Politik untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada Partai Demokrat adalah melalui 3 (tiga) forum yakni: Mahkamah Partai Politik – Pengadilan Negeri – Mahkamah Agung (kasasi).

Dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku di atas, maka penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai Demokrat mula-mula dapat ditempuh melalui Mahkamah Partai Politiknya. Mahkamah Partai Politik akan menerima dan menyidangkan perselisihan untuk memeriksa permohonan penyelesaian perselisihan tersebut. Para pihak diberikan hak untuk saling memberikan jawaban dan tanggapan dalam sesi jawab-menjawab.

Diberikan pula kesempatan untuk mengajukan bukti surat, saksi dan ahli layaknya sidang pembuktian di pengadilan hingga sikap Majelis yang dituangkan dalam putusan akhir. Setelah diputuskan oleh Mahkamah Partai ternyata para pihak tetap tidak menerima, maka pihak yang tidak puas dapat langsung melanjutkan penyelesaian ke Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya jika di Pengadilan Negeri juga tidak mampu menyelesaikan perselisihan, maka upaya hukum terakhir yang tersedia adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Hanya 3 (tiga) forum itu saja yang dijadikan saluran penyelesaian oleh Undang-Undang Partai Politik. Selebihnya, jika terdapat upaya hukum yang ditempuh di luar forum yang disebutkan di atas, maka jelaslah hal itu bukan saluran hukum ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dari sini kita bisa mencermati dan menilai apakah langkah penyelesaian perselisihan internal Partai Demokrat nantinya akan ditempuh sesuai saluran hukum yang semestinya atau tidak.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *