ARTI PENTING PENGESAHAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

WhatsApp Image 2021-03-31 at 12.33.41 (1)

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

Dari ulasan yang telah dibahas banyak media, kita ketahui bahwa saat ini sedang terjadi perselisihan internal di tubuh Partai Demokrat. Diakui atau tidak, terdapat dua kepengurusan (double structure) yang saling menegasikan satu sama lain. Kondisi dualisme tersebut jelas menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan internal dalam bentuk “perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Keduanya sama-sama berupaya meraih legitimasi melalui keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Pengurus tandingan yang baru meskipun dinilai lahir dari kontroversi, telah mengajukan perubahan AD/ART yang di dalamnya terdapat perubahan kepengurusan untuk memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Kepengurusan yang lebih dulu ada (existing structure) juga sama, tetap berupaya mempertahankan keabsahan keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari Menteri Hukum dan HAM RI yang telah lebih dulu diperoleh.

Mengapa pengesahan dari negara sebegitu penting untuk diperebutkan? Selain memang diwajibkan, jika dilihat dari kacamata hukum, ternyata pengesahan itu memang memiliki arti penting tersendiri bagi kepengurusan Partai Politik. Undang-Undang Partai Politik baik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah mewajibkan Partai Politik mendaftarkan setiap perubahan AD/ART yang dilakukan, termasuk pula perubahan kepengurusan Partai Politik yang terdapat di dalamnya. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan “perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan  ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut”. Kemudian Pasal 7 ayat (2) menyebutkan “Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.

Meski tidak diatur secara terperinci, keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI itu memiliki arti penting terhadap 3 (tiga) aspek yang antara lain adalah, Pertama, pengakuan atas eksistensi; Kedua, pengakuan atas keabsahan atau legitimasi; dan Ketiga, pengakuan atas hak-hak eksklusif pengurus dan kemampuan mempertahankannya di mata hukum.

Di dalam hukum kita mengenal 2 (dua) subjek hukum yakni subjek hukum pribadi (natuurlijk persoon) dan subjek hukum badan (rechtpersoon). Masing-masing subjek hukum memiliki proses kemunculan (kelahiran) yang berbeda dan karenanya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula satu sama lain. Partai Politik sendiri adalah subjek hukum imajiner berupa badan hukum yang didirikan dan dijalankan oleh kumpulan subjek hukum pribadi sebagai pengurusnya. Oleh karena pengurusnya adalah kumpulan pribadi-pribadi, maka pribadi yang berkedudukan sebagai pengurus Partai Politik itu perlu disahkan untuk memperoleh pengakuan atas keberadaan dan kedudukannya (eksistensi) sebagai pengurus di dalam badan hukum Partai Politik. Maka fungsi pertama dari pengesahan bagi Partai Politik adalah untuk meresmikan kedudukan hukum para pengurusnya tersebut.

Selain soal eksistensi, pengesahan perubahan kepengurusan juga memiliki arti penting untuk memperoleh status keabsahan. Keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI juga berfungsi sebagai pengakuan atas status kepengurusan yang sah. Terlebih lagi, dalam Hukum Administrasi Negara berlaku asas presumptio iustae causa yang bermakna bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar sampai terdapat keputusan lain atau putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya atau membatalkannya. Sampai di sini mulailah bisa dipahami, mengapa keputusan pengesahan itu sebegitu gencar untuk diraih dan dipertahankan oleh para pihak. Alasannya karena pengurus yang memperoleh pengesahan itu akan dianggap sebagai pengurus yang sah sampai ada keputusan ataupun putusan pengadilan yang menganulirnya.

Terakhir yang terpenting dari semuanya, fungsi pengesahan adalah sebagai alat pembuktian formil untuk mempertahankan hak – hak selaku pengurus di hadapan hukum. Setelah diakui kedudukan dan keabsahannya, pengurus Partai Politik yang memperoleh pengesahan berhak untuk menikmati dan mempertahankan hak-haknya sebagai pengurus Partai Politik. Ia berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Partai Politik ke dalam maupun ke luar. Berhak melakukan pengaturan dan pengurusan rumah tangga Partai Politik nya secara mandiri. Berhak ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Berhak mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota, termasuk pula mengusulkan pergantian dan pemberhentian anggota yang menjabat lewat pergantian antar waktu. Termasuk hak-hak kebendaan lain untuk mengambil dan menguasai gedung kantor Partai Politik dan aset-aset fisik lainnya.

Oleh karena itu, keputusan pengesahan itu mungkin hanya terdiri dari beberapa lembar kertas saja, namun akibat hukum yang ditimbulkannya ternyata begitu besarnya. Dengan keputusan tersebut, pengurus yang lama bisa langsung tergantikan, terputus dari hubungan hukum dengan Partai Politik nya dan dengan sekejap dapat kehilangan segala-galanya. Sebaliknya, pengurus baru yang memperoleh pengesahan justru meraih segala yang ada di Partai Politik tersebut. Peralihannya dapat terjadi dalam sekejap dan kendali atas Partai Politik juga berpindah secara penuh ke tangannya hanya dengan bekal keputusan pengesahan saja.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *