EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019

WhatsApp Image 2021-06-03 at 16.04.16

GALUH ADHI WICAKSONO, S.H.

Perkembangan dunia sudah memasuki era digital yang juga membawa pengaruh terhadap perubahan strategi marketing dalam dunia usaha yang dahulu masih dilakukan secara tradisional yang biasanya bersifat satu arah sekarang dilakukan secara lebih modern yang dikenal dengan digital marketing sehingga dapat menjangkau target pemasaran yang lebih luas, hemat waktu dan biaya.

Banyak para pengusaha, tidak terkecuali di bidang industri otomotif yang telah menerima manfaat dari transisi dunia ke era yang serba digital ini termasuk juga lembaga dan/atau perusahaan pembiayaan yang membawa pengaruh terhadap kebanyakan generasi muda atau yang biasa dikenal dengan generasi milenial yang mengedepankan gaya hidup yang mewah meskipun penghasilan yang diperoleh dapat dibilang belum stabil atau dengan lain perkataan belum tergolong mapan.

Karena tuntutan gaya hidup itu, generasi milenial ini acap kali mengambil jalan pintas dengan membeli kendaraan bermotor (misal, motor dan mobil) impiannya secara kredit atau melalui leasing tanpa mempertimbangkan kemungkinan resiko-resiko atau akibat hukum yang timbul dikemudian hari. Terlebih jika terdapat kebutuhan mendesak, seperti kesehatan misalnya, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran atau bahkan mengakibatkan macetnya pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran kredit kendaraan bermotor yang diimpi-impikannya tersebut. Akhir cerita tentang hal ini biasanya sudah bisa kita tebak. Motor impian yang selama ini diidam-idamkan itu tidak lagi bisa dinikmati karena leasing sudah menariknya kembali.

Persoalan seperti ini sudah sering terjadi di sekitar kita. Dalam kacamata hukum, perbuatan milenial yang mencicil pembelian kendaraan bermotor impiannya itu disebut sebagai perjanjian jaminan fidusia. Sebuah perjanjian yang bertujuan mengalihkan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkian tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Tindakan Penarikan kendaraan bermotor oleh leasing tadi dinamakan eksekusi atas jaminan fidusia.

Melalui tulisan itu, penulis akan mempersempit bahasan dengan lebih memfokuskan pada syarat-syarat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia (Kreditor) dalam hal Pemberi Fidusia/Debitor tidak mengindahkan perjanjian kredit pembelian kendaraan bermotor beserta perjanjian jaminan fidusia yang telah disepakati bersama pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Apabila kredit nya macet seperti kasus di atas, lazimnya leasing menarik kendaraan yang menjadi objek fidusia itu secara langsung.

Mengenai keberadaan jaminan fidusia di Indonesia telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan  Fidusia”). UU Jaminan Fidusia ini sejatinya diadakan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum baik kepada Penerima Fidusia (Kreditor) maupun Pemberi Fidusia (Debitor). Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang (memberikan pinjaman) yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia. Sementara Pemberi Fidusia dalah orang perseorangan atau korporasi yang menerima pinjaman yang juga adalah pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Agar mendapatkan jaminan pelunasan utang atas pinjaman yang diberikan kepada Pemberi Fidusia (Debitor) maka dibuatlah jaminan fidusia sebagai agunan pelunasan utang atas pinjaman yang diberikan oleh Kreditor kepada Debitor dalam pembelian kendaraan motor secara kredit. Hal yang kemudian lazim praktik, apabila Pemberi Fidusia (Debitor) yang gagal dan/atau terlambat membayar angsuran kredit atas pembelian kendaraan bermotor, maka kerap kali Penerima Fidusia (Kreditor) menerapkan norma hukum Pasal 29 ayat (1) huruf a juncto Pasal 15 ayat (2) yakni dengan melakukan eksekusi atau penarikan atas objek fidusia yang dilakukan sendiri oleh Penerima Fidusia (Kreditor)/ leasing. Inilah dasar hukum yang digunakan oleh leasing untuk menarik kendaraan yang pembayarannya macet seperti kasus milenial tadi.

Eksekusi yang dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditor)/ leasing ini secara hukum mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di sanalah sumber persoalannya. Karena dianggap setara dengan putusan pengadilan, tidak jarang penarikan objek fidusia di lapangan dilakukan dengan disertai dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan dibantu sekelompok orang penagih atau debt collector, penyitaan dilakukan dengan paksa disertai intimidasi, kekerasan dan lain-lain.

Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Persoalan ini lazim terjadi di masyarakat, sampai suatu saat ada Pemberi Fidusia (Debitor) yang mengadukan persoalan serupa ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas dari beberapa norma dalam ketentuan Pasal-Pasal UU Jaminan Fidusia terhadap beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Salah satu batu uji yang dipergunakan adalah ketentuan Pasal 28 G ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”  

Permohonan pengujian ini diajukan oleh sepasang suami istri yang merasa dirugikan atas tindakan sewenang-wenang debt collector yang diberi tugas oleh Penerima Fidusia (Kreditor) untuk mengambil secara paksa benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia berupa mobil yang penguasaannya masih berada pada Pemberi Fidusia (Debitor)/Suami Istri tersebut. Soal penggunaan jasa debt collector ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 memang telah memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk dapat menggunakan jasanya guna melakukan fungsi penagihan kepada para Debitor nya. Namun yang sangat disayangkan pada kasus suami istri ini, debt collector melakukan tindakan penarikan objek jaminan fidusia disertai dengan ancaman kekerasan baik secara verbal ataupun fisik padahal menurut Penerima Fidusia (Debitor) telah melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit atas pembelian objek jaminan.

Atas tindakan penarikan yang disertai ancaman kekerasan itu, pasangan suami istri ini telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap debt collector dan perusahaan Penerima Fidusia (Kreditor)/ leasing ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang pada intinya memutuskan bahwa Penerima Fidusia (Kreditor) dan Debt Collector terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum keduanya untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil secara tanggung renteng kepada pasangan suami istri tersebut. Namun demikian, meskipun pengadilan telah mengabulkan gugatan PMH keduanya, tindakan penarikan paksa terhadap objek fidusia oleh Penerima Fidusia (Kreditor) melalui debt collector tetap dianggap sah dengan berdasar pada kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena alasan itulah, pengujian di Mahkamah Konstitusi dilakukan agar ketentuan yang membenarkan tindakan debt collector demikian dapat dinyatakan batal dan tidak lagi dapat dipergunakan sebagai dasar penarikan objek fidusia secara sewenang-wenang di kemudian hari.

Mahkamah Konstitusi kemudian memutus pengujian frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” dalam pasal 15 ayat (2) serta frasa “cidera janji” dalam pasal 15 ayat (3) dengan amar putusan sebagai berikut :

  • Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
  • Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
  • Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu, proses eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan sebagai berikut:

  • Pertama, Penerima Fidusia (Kreditor) dapat melakukan parate executie atau eksekusi langsung sendiri melalui lelang sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Adanya kesepakatan atau perjanjian yang menyatakan Pemberi Fidusia (Debitor) mengakui adanya “cidera janji” atau “wanprestasi”;dan 2.Pemberi Fidusia (Debitor) secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia (Kreditor).
  • Kedua, Dalam hal Pemberi Fidusia (Debitor) tidak mengakui adanya “cidera janji” atau “wanprestasi” dan keberatan/tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada Penerima Fidusia (Kreditor), maka Penerima Fidusia (Kreditor) guna dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia wajib menempuh upaya hukum sebagai berikut:
  1. Mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri yang berwenang sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang isinya menyatakan Pemberi Fidusia (Debitor) melakukan “cidera janji” atau “wanprestasi”; dan
  2. Penerima Fidusia (Kreditor) mengajukan permohonan pelaksanaan penetapan eksekusi objek jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai serta memperhatikan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 197 HIR.
  • Ketiga, Penerapan norma hukum dan mengartikan frasa “cidera janji” dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh Penerima Fidusia (Kreditor) sehingga untuk menentukan telah terjadinya cidera janji atau wanprestasi harus memenuhi persyaratan berikut:
  1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara Pemberi Fidusia (Debitor) dan Penerima Fidusia (Kreditor); atau
  2. Atas dasar upaya hukum yang dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditor) dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri yang berwenang hingga memperoleh putusan yang  menyatakan Pemberi Fidusia (Debitor) telah melakukan “cidera janji” atau “wanprestasi” serta putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tindakan parate executie atau eksekusi langsung terhadap objek fidusia tidak lagi dapat serta merta dilakukan. Eksekusi langsung dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan atau perjanjian mengatur Pemberi Fidusia (Debitor) mengakui melakukan cidera janji atau secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia (Kreditor). Apabila tidak terdapat kesepakatan atau pengakuan cidera janji, maka Penerima Fidusia (Kreditor) harus mengajukan gugatan wanprestasi untuk menyatakan Pemberi Fidusia (Debitor) cidera janji dan kemudian meminta pengadilan melakukan penetapan sita eksekusi atas objek fidusia. Begitupula dengan pernyataan cidera janji itu juga tidak dapat lagi dinyatakan sepihak oleh Penerima Fidusia (Kreditor) melainkan harus melalui gugatan wanprestasi dan ketika memang Pemberi Fidusia (Debitor) dinyatakan cidera janji oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pada satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi memang memberikan perlindungan hukum atas Pemberi Fidusia (Kreditor) yakni agar jangan sampai hak kepemilikan atas objek fidusia nya bisa dirampas atau dilakukan eksekusi secara sewenang-wenang, terlebih jika dirinya masih mampu melunasi kewajiban pelunasan hutang atasnya. Namun di sisi lain, penentuan kondisi cidera janji dan eksekusi yang harus melalui putusan pengadilan akan memberikan persoalan baru di dunia bisnis terlebih jika sedari awal Pemberi Fidusia (Debitor) tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban angsuran kreditnya dan tidak rela memberikan objek jaminan kepada Penerima Fidusia (Kreditor) meskipun Pemberi Fidusia (Debitor) tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran kredit, yang artinya secara faktual memang telah cidera janji. Putusan Mahkamah Konstitusi sama sekali belum mengakomodir situasi demikian. Akibatnya, untuk melakukan eksekusi atas objek fidusia, Penerima Fidusia (Kreditor) mau tidak mau harus melalui prosedur atau mekanisme yang memerlukan biaya relatif besar serta memakan waktu yang panjang yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi.  Padahal jika melihat dari ilmu ekonomi dan bisnis nilai dari benda bergerak yang berwujud seperti kendaraan bermotor setiap tahunnya akan mengalami penyusutan atau dengan lain perkataan mempunyai nilai yang selalu berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hal ini dianggap telah memberikan perlindungan yang lebih berat pada sisi Pemberi Fidusia (debtorheavy) namun dipandang menyulitkan dan memperberat beban pelaku usaha pembiayaan (Penerima Fidusia/Kreditor).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *