JENIS DELIK KORUPSI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 25/PUU-XIV/2016

WhatsApp Image 2021-06-14 at 14.51.29

Satria Adhitama Sukma, S.H.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi, pada saat itu juga telah terjadi pergeseran jenis delik korupsi yang diatur dalam sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis Delik Korupsi yang pada awalnya merupakan delik formil karena adanya kata “dapat”, namun berubah menjadi delik materill karena kata “dapat tersebut dihapus dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Perubahan ini bermula pada saat sejumlah Pensiunan PNS dan PNS yang masih aktif mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan kata “dapat” dan frasa “atau orang lain atau korporasi” yang ada dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), 28D Ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 serta memohonkan agar kata dan frasa tersebut dapat dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Kata “dapat” yang diajukan oleh Pemohon untuk dicabut ini pada 10 tahun silam juga pernah dimohonkan untuk dihapus, namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2006, pada saat itu Mahkamah Konstitusi menolak mengabulkan penghapusan kata “dapat” dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang masuk dalam kategori formil, sehingga unsur merugikan keuangan negara bukanlah unsur esensial. Mahkamah Konstitusi menilai, ada atau tidak adanya tindak pidana korupsi tidak tergantung pada ada atau tidaknya kerugian negara, tetapi cukup dibuktikan bahwa telah ada perbuatan melawan hukum.

Namun pada permohonan kali ini, Pemohon memiliki pendapat lain. menurut Pemohon pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MK No. 003/PUU-III/2006 sudah tidak sesuai karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengubah cara pandang hukum pemberantasan tipikor yang selama ini dilakukan dengan pendekatan penindakan yang menggunakan alat hukum pidana, menjadi pendekatan administratif dan cara penyelesaian berdasarkan hukum administrasi. Pemohon juga menyampaikan bahwa kesalahan administratif dari yang bersifat ringan sampai yang paling berat harus dilakukan melalui penyelesaian secara administratif.

DPR persidangan menyampaikan bahwa Kata “dapat” telah sesuai dengan prinsip personal responsibility terhadap tindakan ASN yang tujuannya tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Sedangkan terkait frasa “atau orang lain atau suatu korporasi”, menurut DPR bahwa frasa tersebut tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam rangka menjerat berbagai modus operandi penyimpangan yang mungkin terjadi.

Majelis Hakim berpendapat lain. Majelis Hakim menilai bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) yang dapat ditempuh. Unsur merugikan keuangan negara menurut Majelis Hakim tidak lagi dijadikan sebagai perkiraan (potential loss) saja, namun harus benar-benar sudah terjadi (actual loss) untuk akhirnya digunakan sebagai dasar dari adanya tindak pidana korupsi. Penerapan actual loss ini dipandang oleh Majelis Hakim lebih memberikan kepastian hukum yang adil sehingga dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum kekuatan hukum mengikat.

Hal senada juga disampaikan oleh Dian Puji N Simatupang selaku Dosen Hukum Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas. Ia menyampaikan bahwa, seorang pengambil kebijakan sebagai produk administrasi negara tidaklah dapat dipidana meskipun kebijakan tersebut salah. Hal ini mengingat seorang pengambil kebijakan dilekati dengan wewenang atributif, yakni wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan kepada seorang pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan. 

Kasus hukum akibat kebijakan publik yang salah ini berdasarkan penelitian yang dilakukan olehnya dapat dibagi menjadi dua karakter, yakni 70% kasus hukum bersifat dwaling (salah kira) dan sisanya hanya 30% saja yang murni mengandung unsur pidana. Menurut Dian, terhadap persoalan dwaling penyelesaiannya bukan melalui sanksi pidana melainkan harus melalui hukum administrasi. Meskipun demikian, Pengambil kebijakan tetap mungkin dapat dipidana atas kebijakan yang diambilnya apabila mengambil kebijakan yang mengandung unsur suap, ancaman, dan tipuan.

Oleh karena itu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2006 yang kemudian dalam perkembangan politik hukum disesuaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta melalui penelitian yang dilakukan oleh Dian Pudji Simatupang, semakin menegaskan bahwa kesalahan pejabat dalam mengambil kebijakan belum sepenuhnya dapat dikatakan memenuhi unsur tindak pidana korupsi sepanjang belum dibuktikan bahwa telah terjadi kerugian negara.

Sumber Referensi:

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016;
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2006;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan
  5. Redaktur, “Akademisi: Pengambil Kebijakan Publik Tak Dapat Dipidana,” Hukumonline, https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt531b60851cc21/akademisi–pengambil-kebijakan-%20%1C%20publik-tak-dapat-dipidana,” dalam Fathudin, “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan),” Jurnal Cita Hukum (Volume II Nomor 1 Juni 2015).
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *