URGENSI MEMPERTEGAS LARANGAN RANGKAP JABATAN REKTOR PTN-BH

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

Isu rangkap jabatan pejabat publik tentu bukan isu yang baru. Bahasan soal ini kembali ramai dibicarakan setelah berubahnya Statuta salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) ternama, yang mengubah pasal tentang larangan rangkap jabatan Rektor. Meski bukan satu-satunya materi yang diubah, dan jabatan yang dirangkap oleh Rektor juga telah dilepaskan, persoalan rangkap jabatan pimpinan perguruan tinggi ini tetaplah perlu ditelaah lebih lanjut, terutama apa alasan yang melatarbelakanginya sehingga praktik rangkap jabatan pada institusi pendidikan tinggi terus terjadi.

Mengenai permasalahan rangkap jabatan ini, Ombudsman Republik Indonesia dalam laporan Tahun 2020 yang lalu telah mengulas praktik rangkap jabatan yang terjadi pada berbagai sektor. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa rangkap jabatan pada sektor usaha dan sektor pendidikan cukup banyak terjadi. Hingga akhir tahun 2019, tercatat setidaknya ada 31 Komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan pada berbagai institusi pendidikan. Karena itu, kasus yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan di media-media sosial tentulah bukan kali pertama dan bukan satu-satunya sebab praktiknya terjadi di lebih dari satu Universitas.

Undang-Undang BUMN (UU No. 19 Tahun 2003) sebenarnya sudah mengatur larangan rangkap jabatan bagi Komisaris. Hanya saja, larangan itu tertulis sebatas pada jabatan direksi saja pada BUMN dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bagi BUMN. Belakangan keluar Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 yang secara eksplisit memperbolehkan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN merangkap jabatan yang sama sepanjang tidak dilakukan pada sesama BUMN. Aturan ini juga tidak melarang Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN untuk merangkap sebagai Pimpinan pada Perguruan Tinggi. Akibatnya praktik Komisaris merangkap jabatan Rektor seolah dibenarkan karena tidak ada hukum yang melarang.

Di sisi lain, peraturan pada sektor pendidikan tinggi di bawah naungan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 telah menyerahkan pengaturan organisasi Universitas pada Statutanya masing-masing, termasuk seluk-beluk jabatan Rektor sebagai Pimpinan Universitas. Karena itu, apabila larangan rangkap jabatan Rektor  hendak diatur, maka pengaturan tentang larangan itu haruslah dimuat dalam Statuta Universitas masing-masing. Dari 12 (dua belas) PTN-BH yang ada se-Indonesia, kesemuanya memang mengatur larangan tentang rangkap jabatan Rektor. Hanya saja, ruang lingkup jabatan yang dilarang di masing-masing PTN-BH berbeda-beda satu dengan lainnya. Ada yang mengatur larangan rangkap jabatan secara general saja dan, ada pula yang mengatur larangan rangkap jabatan itu dengan menyebutkan secara spesifik nama jabatan yang dilarang untuk dirangkap.

Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM) termasuk yang memuat larangan rangkap jabatan Rektor dalam Statutanya dengan menyebut secara spesifik nama jabatan yang dilarang untuk dirangkap. Kedua-duanya “melarang (Rektor) merangkap sebagai direksi” badan usaha. Sementara 5 (lima) PTN-BH lainnya yakni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Padjajaran (UNPAD) kompak mengatur larangan rangkap jabatan Rektor dengan tidak menyebut nama jabatan secara spesifik tetapi menggunakan istilah “pimpinan”. Kelima PTN-BH ini menegaskan Rektor dilarang merangkap sebagai “pimpinan badan usaha” baik di dalam maupun di luar PTN BH.

Lain lagi dengan Universitas Airlangga (UNAIR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).  Larangan rangkap jabatan Rektor tidak diatur pada sektor badan usaha. UNAIR dan ITB tidak mengatur larangan rangkap jabatan pada badan usaha tertentu tetapi sekadar melarang Rektor melakukan rangkap jabatan sebagai “pejabat lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan” dengan PTN BH. Yang menarik, dalam PP Nomor 56 Tahun 2020 Tentang PTN BH Universitas Sebelas Maret (UNS), larangan rangkap jabatan Rektor justru diatur secara kombinasi yakni mengatur larangan baik secara general maupun secara spesifik menyebutkan jabatan yang dilarang dirangkap oleh Rektor. Peraturan ini memerintahkan agar Rektor dilarang merangkap  sebagai “pimpinan badan usaha”, dan dilarang merangkap pula sebagai “komisaris dan direksi pada perusahaan lain”.

Tidak seragamnya larangan rangkap jabatan Rektor pada masing-masing PTN-BH ini memunculkan pertanyaan, bagaimana pengaturan itu bisa berbeda-beda satu sama lain padahal kesemua Statuta PTN-BH sama-sama ditetapkan Presiden dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sendiri, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Karena itu, ketika Statuta PTN-BH diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, setidak-tidaknya aturan soal larangan rangkap jabatan ini semestinya bisa ditentukan secara seragam pula sebab jabatan yang akan dikenakan larangan itu adalah sama-sama jabatan Rektor.

Ketiadaan norma hukum yang melarang Rektor PTN-BH menjabat Komisaris pada BUMN, BUMD, atau swasta dan begitupun sebaliknya, bukan berarti menghilangkan potensi permasalahan rangkap jabatan itu di kemudian hari. Potensi permasalahan yang pertama bisa datang dari sisi kinerja. Setiap jabatan yang diduduki tentulah menuntut untuk dilaksanakan dengan dedikasi 100% (seratus persen). Dalam posisi satu orang melaksanakan dua jabatan, apa jaminannya dua jabatan itu bisa terlaksana dengan maksimal? Apabila hanya satu yang berjalan maksimal di saat dua jabatan itu menerima penghasilan yang penuh, maka jelas ada potensi pemborosan anggaran di sana.

Selain itu, persoalan rangkap jabatan juga dapat membawa kepentingan kedua institusi pada posisi saling bersinggungan satu sama lain, terlebih jika keduanya terlibat perselisihan hukum. Apabila BUMN tempat Rektor tersebut rangkap jabatan terlibat perselisihan hukum dengan Universitas yang menaunginya, maka dalam posisi yang saling berhadapan itu, institusi mana yang harus dia bela? Akhirnya kepentingan dua institusi yang akan tersandera dan mau tidak mau Rektor harus menjatuhkan pilihan kepada salah satu dengan meninggalkan kepentingan yang lain. Apabila benar kondisi ini terjadi, maka konflik kepentingan itu tentunya tidak akan bisa dihindari.

Sekalipun hukum tidak melarang Rektor merangkap jabatan Komisaris, akan tetapi tujuan mendasar dari institusi badan usaha dan perguruan tinggi sangatlah berbeda satu sama lain.  Perguruan tinggi dalam hal ini PTN-BH bertujuan memeratakan pendidikan kepada warga negara sehingga yang dituntut dari jabatan Rektor adalah kinerja pengabdiannya menegakkan Tridharma Perguruan Tinggi. Di sisi lain, badan usaha adalah institusi yang menjalankan usaha untuk mengejar keuntungan. Karena itu yang dituntut dalam jabatan Komisaris adalah kinerjanya yang optimal mendukung dan mengawasi pencapaian tujuan badan usaha yakni meraih sebesar-besar keuntungan (profit). Persoalannya, jika kedua jabatan ini dirangkap, bagaimana menjaga agar tidak terjadi percampuran tujuan di antara keduanya? Jika tidak ada norma hukum yang secara tegas membatasi tentang hal ini, bagaimana caranya memastikan agar Pemangku jabatan pengabdian itu tidak memanfaatkan jabatannya untuk mengejar keuntungan? Tentunya sulit memastikan hal itu terjaga apabila tidak ada aturan hukum yang memadai untuknya.

Karena itulah, norma larangan rangkap jabatan bagi Rektor PTN-BH itu haruslah dipertegas. Tidak hanya untuk jabatan Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas saja, termasuk pula jabatan-jabatan yang akan mengganggu dan membawa konflik kepentingan dengan Perguruan Tinggi yang dipimpinnya itu. Jika hal ini tidak dilakukan, maka kita akan terus mendapati persoalan yang sama terulang kembali di kemudian hari.

Selanjutnya perlulah kiranya ditanyakan kepada sivitas akademika, masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa pada PTN-BH masing-masing: sejauh mana urgensi untuk menjaga jabatan tertinggi Universitas agar tidak diduduki oleh orang-orang yang lebih condong mengejar keuntungan pribadi dibandingkan pengabdian? Upaya melindungi perguruan tinggi dari konflik kepentingan tentulah tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pribadi-pribadi Pejabat yang bersangkutan karena level kesadaran dan kehati-hatian setiap orang berbeda-beda. Perlindungan yang terbaik haruslah diserahkan kepada sistem hukum, sehingga sudah selaiknya Statuta PTN-BH diperbaiki dan diseragamkan untuk mempertegas larangan Rangkap Jabatan bagi Rektor masing-masing agar kepentingan pendidikan tinggi selalu terjaga dan terlindungi.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjajaran;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  12. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
  13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; dan
  14. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *