URGENSI MEMPERTEGAS LARANGAN RANGKAP JABATAN REKTOR PTN-BH

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Isu rangkap jabatan pejabat publik tentu bukan isu yang baru. Bahasan soal ini kembali ramai dibicarakan setelah berubahnya Statuta salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) ternama, yang mengubah pasal tentang larangan rangkap jabatan Rektor. Meski bukan satu-satunya materi yang diubah, dan jabatan yang dirangkap oleh Rektor juga telah […]

DUGAAN CACAT YURIDIS DALAM PEMECATAN DAN PEMBINAAN ULANG 75 PEGAWAI KPK

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Berdasarkan informasi dan pemberitaan yang dimuat secara luas di media, diketahui bahwa 75 (tujuh puluh lima) Pegawai KPK telah mengalami ketidakpastian hukum mengenai status dan kelanjutan pekerjaan mereka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebanyak 51 (lima puluh satu) diantaranya dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dan dipastikan terkena keputusan pemberhentian. […]

ARTI PENTING PENGESAHAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Dari ulasan yang telah dibahas banyak media, kita ketahui bahwa saat ini sedang terjadi perselisihan internal di tubuh Partai Demokrat. Diakui atau tidak, terdapat dua kepengurusan (double structure) yang saling menegasikan satu sama lain. Kondisi dualisme tersebut jelas menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan internal dalam bentuk “perselisihan yang berkenaan dengan […]

PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK: KEMANA MENYELESAIKANNYA?

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Sebagaimana telah diulas dalam artikel sebelumnya, telah diketahui bahwa apa yang terjadi pada Partai Demokrat akhir-akhir ini adalah suatu keadaan yang oleh hukum disebut sebagai “perselisihan internal Partai Politik”. Meskipun kepengurusan baru yang dihasilkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) masih dalam proses pendaftaran dan belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum […]

SEBUTAN HUKUM ATAS PERISTIWA YANG TERJADI PADA PARTAI DEMOKRAT

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Permasalahan Partai Demokrat masih bergulir hingga saat ini. Sejak awal, ketika permasalahan ini masih sekedar isu dan desas-desus saja, media telah mulai mengulasnya sebagai berita utama. Istilah yang dipergunakan saat itu juga beragam. Ada yang menyebutnya “upaya pengambil-alihan”, “pelengseran”, “pendongkelan”, hingga “kudeta”. Sampai ketika perselisihan itu akhirnya betul-betul nyata terjadi […]

SEKELUMIT MASALAH PEKERJA HONORER (II): ANCAMAN PEMBERHENTIAN SEPIHAK DAN GAGASAN PENYELESAIANNYA MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Gugum Ridho Putra, S.H.,M.H Seorang Guru Honorer berinisial H di Bone Sulawesi Selatan sama sekali tidak menyangka kalau unggahan facebook-nya tentang gaji akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Niat awal yang sekedar mengekspresikan rasa syukur ternyata berujung petaka. Pihak Sekolah terlanjur bereaksi negatif atas unggahannya itu dan dengan segera memecatnya dari pekerjaan. Enam belas tahun pengabdiannya di […]

TIGA HIKMAH PILKADA KOTA BANDAR LAMPUNG 2020: ANTARA BANSOS, PELAKU PELANGGARAN TSM, DAN KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Perhelatan pilkada digelar dengan satu tujuan yakni memilih pemimpin eksekutif tertinggi di suatu daerah. Sepanjang pelaksanaan tahapan pilkada selalu saja ada peristiwa menarik untuk dicermati. Setiap peristiwa yang terjadi sangat disayangkan jika dibiarkan berlalu begitu saja karena masing-masing memuat fakta yang khas dan berbeda satu sama lain. Fakta-fakta itulah yang […]

SEKELUMIT MASALAH HUKUM PEKERJA HONORER (I): PPPK HARUS TES DAN TIDAK ADA JALUR OTOMATIS DIANGKAT MENJADI PNS

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah hadir memperbaiki dan menggantikan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebelumnya. Di dalam UU ASN telah diatur jenis pekerja lain yang bersifat kontrak yang disebut dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat PPPK. Jika dibaca sepintas ketentuan itu memang […]

HUKUM YANG BERLAKU DALAM PERSOALAN “KUDETA” KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Kudeta atau dalam bahasa Perancis disebut coup d’État sederhananya diartikan sebagai perebutan kekuasaan dengan paksa. “kekuasaan” di sini, jika dihubungkan dengan partai politik, tentulah mereka yang memegang tampuk pimpinan partai politik. Perebutan kekuasaan tentu tidak akan langsung terjadi begitu saja. Rangkaiannya dimulai dari penolakan-penolakan, berlanjut kepada pembubaran/pergantian pengurus secara sepihak, […]

SENGKETA PILKADA: AREA PRAKTIK SEPI PEMINAT NAMUN EFEKTIF DAN MENJANJIKAN

Gugum Ridho Putra, S.H.,M.H Tanyakan saja kepada setiap mahasiswa hukum yang baru duduk di semester pertama. Adakah diantara mereka yang akan memilih jurusan hukum tata negara ataupun administrasi negara? kalaupun ada hanya segelintir saja yang berminat. Kebanyakan mahasiswa hukum memilih menggeluti hukum perdata dan bisnis karena dianggap berpeluang lebih besar untuk sukses. Indikator yang dijadikan […]