JENIS DELIK KORUPSI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 25/PUU-XIV/2016

Satria Adhitama Sukma, S.H. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi, pada saat itu juga telah terjadi pergeseran jenis delik korupsi yang diatur dalam sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis Delik Korupsi yang pada awalnya merupakan delik formil karena adanya kata “dapat”, namun berubah menjadi delik materill karena […]

PERGESERAN SKENARIO HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI DEMOKRAT

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Yang tidak dinanti ternyata datang, yang tak pernah disangka nyatanya benar terjadi. Demikianlah situasi genting yang terjadi pada Partai Demokrat hari ini. Diakui langsung oleh pengurus yang lebih dulu ada (Kubu AHY) bahwa Partai Demokrat tidak pernah menyangka akan mengalami perpecahan internal. Terlebih, pihak yang terlibat adalah pihak luar yang […]

PEMECATAN ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN UPAYA HUKUM YANG TERSEDIA

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. Baru-baru ini ramai dibicarakan desas-desus rencana kudeta atau pengabilalihan paksa kepengurusan suatu partai politik. Meski secara de facto (faktual) maupun secara yuridis (hukum) belum terjadi pengambil alihan, kekisruhan internal partai tersebut sudah diwarnai keputusan pemecatan anggota-anggotanya yang diduga terlibat. Lantas apabila anggota partai politik yang dipecat itu tidak berkenan menerima […]